Alasan Try Sutrisno Mendukung Pengambilan Alih Jabatan Gibran: Kritikan Tajam Terhadap Dinamika Politik

PR JABAR – Mantan Wakil Presiden Indonesia Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno menyuarakan dukungannya atas permintaan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang meminta pencopotan Gibran Rakabuming Raka dari posisinya sebagai Wakil Presiden. Di samping itu, Try Sutrisno juga mengumumkan bahwa dia sudah menandatangi sebuah deklarasi yang mencakup tuntutan untuk mendorong pemerintah di bawah pimpinan Prabowo Subianto merespon dengan serius masalah tersebut.

Forum Purnawirawa TNI Mendesak Penghapusan Gibran

Sutrisno berpendapat bahwa deklarasi yang dikeluarkan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI tidak semata-mata merupakan kritik politik, melainkan juga menjadi tanggapan atas situasi negeri ini yang dinilainya tengah menghadapi persoalan-persoalan besar. Permintaan penghapusan jabatan Gibran dipandang oleh para pensiunan prajurit sebagai tindakan penting demi penyelamatan negara. Kelompok itu mencakup lebih dari seratus mantan pejabat tinggi militer seperti jenderal, laksmana, marsekal, dan kolonel, serta mendapatkan dukungan dari beberapa figur polri.

"Langkah penyelamatan nasional ini penting dilakukan. Kita harus bertindak untuk mengatasi situasi negeri kita yang kian memburuk. Bila hal-hal ini tak diselesaikan, keadaan negara dapat hancur," ungkap Try Sutrisno saat melakukan wawancara di rumahnya di Menteng, Jakarta Pusat, pada hari Kamis tanggal 1 Mei 2025.

Menurut dia, masalah ini bukan sekadar tentang Gibran secara pribadi, melainkan juga menyangkut legitimasi pemerintahan serta sistem politik yang ada di Indonesia sekarang. Dia menganjurkan agar publik mencerna lebih jauh alasannya dibalik permintaan itu, khususnya dari sudut pandang konstitusi.

Kekhawatiran Terkait Nominasi Gibran serta Kecenderungan Memaksakan Batasan Umur

Satu alasan penting yang timbul adalah umur Gibnanr, yang dinilai belum cukup matang untuk menduduki posisi wakil presiden. Masalah ini sudah sejak lama jadi pembicaraan, karena banyak pihak merasa calonannya terlalu paksa sesuai dengan situasi politik di Indonesia saat itu. Bahkan Try Sutrisno juga menyampaikan perlunya penilaian lebih lanjut oleh beberapa pakar hukum administratif negara guna mengetahui apakah keputusan tersebut bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku.

"Masalah ini tidak sekadar soal umur. Ia juga berkaitan dengan legalitas sistem yang sudah ada. Segala sesuatu perlu ditelaah secara cermat," ungkap Try.

Untuk Try, kedudukan Gibran sebagai Waketu tak bisa dilewatkan dengan mudah tanpa ada penilaian komprehensif, apalagi mengingat usia serta dinamika politik yang berperan dalam penetapan posisinya itu. Dia pun mendesak publik untuk menjadi lebih skeptis atas kebijakan-kebijakan politik yang mungkin membawa risiko pada masa depan negara tersebut.

Tanggapan Pemerintahan: Kekerasan dari Presiden Prabowo

Merespons permintaan tersebut, Jenderal (Purn) Wiranto yang sekaligus bertugas sebagai Penasihat Khusus Presiden untuk Urusan Politik dan Keamanan, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memahami aspirasi yang disajikan oleh Forum Purnawirawan TNI. Meski demikian, beliau menegaskan bahwa Presiden tidak bisa secara instan melakukan apa pun karena masalah ini melampaui otoritas langsungnya.

"Presiden tidak dapat campur tangan dalam masalah yang di luar kewenangannya. Permintaan tersebut adalah hal yang tak bisa dityelesaikan dengan cepat oleh presiden," ujar Wiranto di Istana Presiden Jakarta tanggal 24 April 2025.

Pernyataan Wiranto menggarisbawahi bahwa walaupun Prabowo memperhatikan pendapat para pensiunan tentara, pengambilalihan jabatan Gibran tidak menjadi tanggung jawab langsung dari presiden, tetapi bergantung pada rangkaian politik dan aspek hukum yang rumit.

Tension Politik dan Kemungkinan Perkembangan

Situasi ini menambah ketegangan politik dalam koalisi pemerintahan yang saat ini dipimpin oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Di satu sisi, ada kelompok yang tetap mendukung Gibran sebagai bagian dari pemerintahan, sementara di sisi lain, banyak pihak yang mempertanyakan apakah ia benar-benar memenuhi syarat untuk menjabat.

Para pensiunan tentara, mayoritas dengan pengalaman dalam lingkungan militer, memperlihatkan dukungan dengan berniat mengajukan gugatan terhadap kebijakan yang diyakini dapat membahayakan nasib bangsa. Mereka prihatin bahwa apabila masalah tersebut tak cepat diselesaikan, hal itu bisa berpotensi menciptakan lebih banyak ketidaksenangan di antara rakyat, termasuk baik personel militer ataupun warga biasa.

Tantangan Konstitusi dan Arah Masa Depan Politik di Indonesia

Debatt tentang penggantian Gibran telah meluaskan perbincangan terkait dengan tingkat keberhasilan demokrasi di Indonesia. Hal tersebut mencakup juga masalah sejauh mana kedudukan mantan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) bisa berdampak pada proses kepemimpinan negara. Meskipun segelintir orang mendukung partisipasi mantan prajurit dalam penilaian jalannya administrasi publik, masih ada kelompok lainnya yang percaya bahwa tindakan semacam itu mungkin akan mengancam ketentraman politik negeri kita.

Sangat penting untuk mempertimbangkan aspek hukum dan konstitusional dalam masalah ini. Ahli ilmu kehukumanan menyatakan bahwa walaupun ada celah untuk mengkritik pencalonan Gibran, langkah-langkah seperti pemakzeman atau modifikasi struktural pemerintahan harus lewat prosedur tertentu dan tak boleh dilaksanakan dengan seenaknya. Meski begitu, apabila situasi tersebut tetap dibiarkan tanpa penyelesaian, rasa tidak puas yang timbul dapat memiliki dampak jangka panjang pada stabilitas politik di Indonesia.

Ringkasan: Dampak Mantan Prajurit Terhadap Politik di Negeri

dukungan Try Sutrisno kepada permintaan pengunduran diri Gibran mencerminkan bahwa masalah ini melebihi kisaran satu orang saja; itu adalah isu politik berdampak besar pada masa depan Indonesia secara keseluruhan. Apabila dorongan tersebut bertambah luas, tidak hanya dari para pensiunan anggota TNI tapi juga publik umumnya, maka pihak pemerintah perlu cepat merespon dengan kebijakan strategis atas kondisi yang ada.

Masalah ini merupakan penanda utama untuk Indonesia guna mengevaluasi sejauh mana sistem demokrasi dan legitimasi politik bisa dijalankan sesuai aturan yang telah ditetapkan. Konflik politik yang timbul memiliki potensi untuk mengubah arah kebijakan masa depan dari pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.