Letnan Jenderal Kunto Arief Tak Ditransfer, TNI Tolak Dugaan Politisasi

Letnan Jenderal TNI sekaligus anak Try Sutrisno, Kunto Arief Wibowo, batal dimutasi menjadi Staf Khusus Kepala Staf TNI AD (KSAD). Terkait keputusan itu, TNI bantah bahwa ada faktor politik yang terlibat di dalamnya.

Mulanya, putra Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6 itu dimutasi bersama dengan 236 perwira tinggi (Pati) TNI lainnya berdasarkan Surat Keputusan (SK) Panglima TNI Nomor Kep/554/IV/2025 yang ditandatangani oleh Jenderal TNI Agus di Jakarta pada Selasa (29/4/2025).

Jabatan sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I yang ditinggalkan Letjen Kunto Arief kemudian diisi oleh oleh Laksamana Muda TNI Hersan yang mendapatkan promosi setelah sebelumnya mengisi posisi Panglima Komando Armada III.

Namun, satu hari usai SK mutasi diterbitkan, tepatnya pada Rabu (30/4/2025) kemudian terbit SK Panglima TNI Nomor Kep/554.a/IV/2025 yang memuat pembatalan mutasi terhadap Letjen Kunto. Pembatalan mutasi ini juga berlaku untuk Laksda TNI Hersan.

Putusan untuk membatalkannya tersebut mengikuti tuduhan adanya aroma politis dari mutasi Mayor Jenderal Kunto. Sebab, dalam beberapa hari terakhir telah tersebar pandangan yang menunjukkan hal ini. Try Sutrisno Dan Forum Purnawirawan TNI berkomentar mengenai panggilan untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Beberapa individu masih belum dapat berpindah, oleh karena itu ditunda melalui keputusan bernomor 554 A beserta serangkaian dokumen tambahan," jelas Kristomei saat memberikan keterangan pada acara pers virtual, Jumat (2/5/2025).

Kristomei juga menyebutkan bahwa modifikasi itu dilakukan guna menyesuaikan dengan permintaan sampai tiga bulan mendatang, karena beberapa pasien TNI akan menghadapi masa pensiun ini. Dia menyatakan tegas bahwa pencabutan promosi Mayor Jenderal Kunto serta beberapa petinggi lainnya bukan disebabkan oleh faktor politis.

"Perubahan ini hanyalah untuk penyesuaian, namun Bapak Kunto masih belum dapat berpindah karena dia memiliki sejumlah tugas yang harus diselesaikan. Mutasi tersebut sama sekali tak berkaitan dengan hal lain diluar sana, tidak ada hubungannya. Hal itu murni dikarenakan adanya perencanaan (penggantian posisi petani pensiun)," jelas Kristomei.

"Penggantian Letjen Kunto Arief, yang kemudian beberapa hari setelahnya dihentikan lewat surat perintah lain, mengindikasikan bahwa TNI cukup rentan terhadap masalah-masalah politik. Hal ini tak seharusnya terjadi," ungkapnya. TB Hasanuddin pada pernyataan tertuliskannya yang diterima Jumat (3/5/2025).

Menurut TB Hasanuddin, anggota TNI yang masih aktif sebaiknya tidak gampang dipengaruhi oleh kepentingan politik. Jika ini terjadi, bisa jadi preseden negatif untuk tingkat profesionalisme dalam tubih TNI. Penentuan pergeseran posisi di lingkungan TNI mestinya berdasar pada keperluan organisasi.

"Perpindahan prajurit yang masih bertugas tak harus terpengaruh oleh pandangan warga biasa ataupun tekanan dari kalangan politisi. Hal ini dapat menciptakan contoh negatif untuk dedikasi TNI. Alangkah baiknya jika perpindahan tersebut ditentukan berdasarkan keperluan organisasi dan bukannya atas dasar permintaan pribadi," jelasnya.

Rumah Sakit Tentara (RSUD) Hasanuddin juga menekankan bahwa TNI merupakan instrumen negara bukan senjata politik. Oleh sebab itu, pergantian para pemimpin perlu dijalankan berdasarkan pertimbangan yang bersifat obyektif serta strategis guna memenuhi keperluan organisasi demi kesejahteraan bangsa daripada ambisi politik semata.

"Jangan goyah dengan tekanan semacam itu," kata TB Hasanuddin.