DKPP: Dugaan Money Politics Mengemuka dalam PSU Pilkada
romero.my.id , JAKARTA — Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito membeberkan beberapa kasus krusial yang ada dalam pemungutan suara ulang (PSU) pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satunya, berkaitan soal indikasi politik uang.
Menurut dia, persoalan politik uang di PSU justru semakin mengemuka. Dia menyinggung di Kabupaten Magetan misalnya, tingkat partisipasi pemilih besar karena mencapai 78,27%, bahkan calon pemilih sudah datang mengantre sejak pukul 07:00 WIB.
“Selain mengindikasikan partisipasi yang tinggi tapi juga mengindikasikan yang lain. Wong waktu Pilkada awal juga enggak seperti itu, tapi Pilkada ulang justru antriannya panjang untuk ikut Pilkada,” singgungnya saat rapat kerja (raker) dengan Komisi II DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025).
Dia memiliki pandangan tersebut karena adanya bukti yang terlihat jelas dalam keluhan yang diajukan ke DKPP setelah pemilihan kepala daerah. Menurut catatan mereka, hanya di Kabupaten Barito Utara saja sudah ada tiga komplain, dengan satu di antaranya adalah tentang dugaan penyuapan politis.
"Di Kabupaten Barito Utara, masalah laporan yang diterimanya mencakup adanya indikasi money politics dan hal-hal serupa," jelasnya.
Heddy juga menyebutkan bahwa selain soal dana dalam politik, ada kendala terkait kriteria calon berdasarkan ijazah serta interpretasi yang tak seragam tentang memenuhi syarat menjabat untuk dua periode berturut-turut di mata Mahkamah Konstitusi (MK) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Di sisi lain, ia menyoroti sejumlah wilayah yang mengajukan keluhan kepada DKPP setelah keputusan MK. Ada keseluruhan 16 laporan dari delapan tempat yang berbeda, dan semua laporan tersebut kini sedang dalam proses pemeriksaan.
Keluhan DKPP Tentang Pelaksanaan PSU Setelah Keputusan MK:
1. Kabupaten Banggai
• Jumlah Pengaduan: 2
• Status: Proses Verifikasi
2. Kabupaten Barito Utara
• Jumlah Pengaduan: 3
• Status: Proses Verifikasi
3. Kabupaten Buru
• Jumlah Pengaduan: 1
• Status: Proses Verifikasi
4. Kabupaten Kutai Kartanegara
• Jumlah Pengaduan: 3
• Status: Proses Verifikasi
5. Kabupaten Empat Lawang
• Jumlah Pengaduan: 2
• Status: Proses Verifikasi
6. Kabupaten Tasikmalaya
• Jumlah Pengaduan: 3
• Status: Proses Verifikasi
7. Kabupaten Mahakam Ulu
• Jumlah Pengaduan: 1
• Status: Proses Verifikasi
8. Provinsi Papua
• Jumlah Pengaduan: 1
• Status: Proses Verifikasi
Belum ada Komentar untuk "DKPP: Dugaan Money Politics Mengemuka dalam PSU Pilkada"
Posting Komentar