Purnawirawan Diingatkan Tak Seret TNI ke Pusaran Politik

JAKARTA, romero.my.id - Co-founder dari Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS), Dwi Sasongko, menekankan pentingnya mempertahankan kewaspadaan agar lembaga TNI terus berfungsi secara profesional dan tidak ikut terlibat dalam dinamika politik praktis.

Pernyataan tersebut mengakui pertumbuhan spekulasi masyarakat tentang perubahan posisi dalam struktur TNI, yang diyakininya berhubungan dengan tindakan beberapa mantan anggota militer.

"Purnawirawa diminta agar tak mengaitkan TNI dengan urusan politik, terlebih lagi jika politik merusak pengelolaan TNI. Mari kita semua melindungi institusi militer ini," ujar Dwi saat berbicara dengan romero.my.id pada hari Minggu, 4 Mei 2025.

Dwi menyebutkan tentang dugaan spekulasi masyarakat mengenai pencabutan promosi Mayor Jenderal TNI Kunto Arief Wibowo serta Laksamana Madya TNI Hersan, yang disinyalir berkaitan dengan aspek personal kedua individu tersebut.

Kunto dikenal sebagai anak dari bekas Wakil Presiden Try Sutrisno, sementara Hersan sempat menjadi asisten khusus bagi Presiden ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi).

Dwi mengatakan bahwa meskipun terdapat klarifikasi resmi dari Kapuspen TNI, Brigjen Kristomei Sianturi, yang menyatakan tidak adanya hubungan antara pencabutan promosi dengan urusan politik, persepsi masyarakat tetap sulit untuk dicegah.

"Dalam dunia politik, persepsi sangat penting. Masyarakat bebas mempunyai pandangan mereka sendiri terkait hal ini. Kunto sebagai Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah putra dari Pak Try Sutrisno, sementara Laksmaeda TNI Hersan pernah menjadi asisten khusus bagi Presiden Joko Widodo. Oleh karena itu, jika publik kemudian membentuk dugaan pribadi mengenai pergantian posisi tersebut, sebenarnya dapat dimaklumi," jelasnya.

Namun, menurut Dwi, ISDS tidak berminat terlibat dalam spekulasi itu.

Dia menyatakan bahwa tujuan utama ISDS adalah mengembangkan sistem manajemen personel militer (TNI) yang berkelanjutan dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik.

"Tujuan ISDS adalah untuk memiliki sebuah sistem pengelolaan Sumber Daya Manusia TNI yang berprofesional dan bebas dari campur tangan politik. Sebab, dinamika politik selalu ada," katanya.

Dwi juga memberikan tanggapan mengenai klaim dukungan yang sering muncul di kalangan mantan anggota TNI.

Dia menganggap itu sebagai bagian dari dinamika politik yang normal saat dilakukan oleh seseorang yang telah menempuh status sipil.

"Pak Wiranto telah memberikan dukungan kepada Pak Jokowi sejak tahun 2014, hal ini pun sah-sah saja mengingat beliau saat itu sudah bukan status militer lagi. Perbedaan pandangan serta klaim dari para pensiunan tentara hanyalah bagian normal dalam alur politik," jelasnya.

Namun begitu, Dwi memperingatkan untuk para pensiunan tetap merawat martabat TNI dan jangan membawa lembaga militer ke dalam kepentingan politik golongan mana pun.

"Yang terpenting adalah pembinaan karir TNI harus selalu bebas dari pengaruh kepentingan politik kelompok. Sebab, politik TNI merupakan bagian dari politik nasional," tegasnya.

Terbaru ini, pendapat mantan anggota TNI mengenai dukungan kepada pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto tampaknya pecah.

Beberapa mantan anggota TNI telah mengajukan permohonan kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, anak dari Jokowi, agar dilakukan pemakzulan terhadapnya.

Kelompok purnawirawa ini mencakup individu seperti Fachrul Razzi sampai dengan Try Sutrisno.

Pada saat bersamaan, sekelompok pensiunan jenderal yang diketuai mantan Kepala Staf ABRI, Wiranto, juga menyatakan dukungannya terhadap Prabowo dalam mengemban peranan sebagai pemimpin negara secara keseluruhan termasuk Gibran.

Ketidaksepakatan atas dukungan atau posisi terkait dengan kebijakan pemerintah menciptakan dinamika yang kompleks dalam bidang politik dan militer setelah penghapusan promosi para perwira senior (pati) dari jajaran TNI.