ESDM: HPM dan Larangan Ekspor Bauksit Dorong Hilirisasi

romero.my.id.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah mengumumkan bahwa Kebijakan Harga Patokan Mineral (HPM) serta pelarangan ekspor bijih bauksit merupakan komponen penting dari strategi luas yang bertujuan memperluas nilai tambah bagi sektor pertambangan di tanah air. Ini selaras dengan Pasal 3 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), juga visi kelima Presiden Prabowo Subianto terkait pengembangan hilirisasi dan industrialisasi lebih lanjut.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Tri Winarno mengatakan bahwa HPM bertujuan untuk membentuk industri pengolahan mineral di tanah air yang independen serta kompetitif secara internasional. Untuk mendukung perkembangan sektor ini, diperlukan penguatan pada proses pengolahan mineral dalam negeri agar bisa meningkatkan produksi barang tambang yang akan menjadi fondasi bagi kemajuan industri manufaktur berasaskan sumber daya alam di masa datang.

"Pelarangan ekspor serta Implementasi Hak Pengolahan Mineral merupakan komponen penting untuk meningkatkan nilai tambah mineral. Hal ini sesuai dengan ketentuan UUD, dan tidak sembarang keputusan. Sebaliknya, sejak dijalankan, kita menyaksikan pertumbuhan investasi yang signifikan di berbagai pabrik pengolah mineral baru," ungkap Tri saat menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI, seperti dilaporkan pada hari Rabu (7/5/2025).

Dia menggambarkan Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) di Kalimantan Barat sebagai bukti konkret atas suksesnya proses hilirisasi. Proyek tersebut dipimpin oleh PT Borneo Alumina Indonesia (BAI), sebuah perusahaan bersama milik INALUM dan ANTAM, bagian dari kelompok MIND ID.

Setelah pemberlakuan larangan ekspor biji bauksit di bulan Juni 2023, percepatan proyek SGAR pun dilaksanakan. Hingga saat ini, SGAR sudah mulai beroperasional dan berhasil mengirimkan produknya yang pertama kali ke Kuala Tanjung INALUM.

Dalam keterangan resmi MIND ID, Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada, Fahmi Radhi, menilai kebijakan HPM merupakan instrumen fiskal yang dapat mengarahkan perilaku pelaku usaha untuk berorientasi pada hilirisasi. “Selama ini ekspor bahan mentah lebih menguntungkan karena margin tinggi dan prosesnya cepat. Dengan HPM dan larangan ekspor, pemerintah menciptakan disinsentif agar pelaku usaha mau berinvestasi ke smelter,” ujarnya.