Kontroversi Ijazah (Palsu) Jokowi: Perspektif Komunikasi Politik

KASUS dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kini menjadi trending topic di mana-mana. Nyaris semua media, dipenuhi head-line mengenai topik ini.

Fenomena ini patut dikaji bukan semata sebagai soal hukum administrasi, melainkan sebagai gejala komunikasi politik yang lebih dalam: krisis kepercayaan publik, delegitimasi simbolik, dan politik pasca-kebenaran yang kini merasuki demokrasi Indonesia.

Secara teoritik, kasus ini sejalan dengan apa yang dikatakan Brian McNair: politik modern sangat ditentukan oleh kontrol atas narasi. Pada konteks ini, pihak yang coba mengungkap kepalsuan ijazah bisa jadi menggunakan isu ini sebagai alat delegitimasi. Di seberangnya (pendukung Jokowi) berupaya mempertahankan narasi legitimasi. Di tengahnya, publik terbelah, bukan karena fakta, tetapi karena afiliasi politik dan persepsi yang dibentuk (terutama) oleh media sosial.

Kontroversi ijazah Jokowi pertama kali diangkat oleh aktivis dan kelompok tertentu yang menggugat keabsahan dokumen pendidikan (saat itu) Presiden Jokowi dari Universitas Gadjah Mada (UGM). Bisa jadi, fenomena ini beririsan dengan apa yang disebut dalam studi komunikasi politik sebagai upaya delegitimasi simbolik — sebuah proses membangun narasi negatif untuk mengikis otoritas moral lawan politik (Jagers & Walgrave, 2007).

Narratif tentang hilangnya legitimasi ini mendapat dukungan dari sifat media sosial yang membolehkan informasi menyebar dengan cepat tanpa adanya pemeriksaan fakta. Konsep teka-teki spiral keterasingan oleh Noelle-Neumann mencermati bagaimana pandangan tertentu dapat dipandang sebagai representasi mayoritas padahal hanya merupakan suara segelintir orang saja. Di saat bersamaan, perusahaan media konvensional, yang biasanya bertindak sebagai pengontrol dan penyedia perspektif lain, cenderung terjerumus pada praktik berfokus pada konten populer demi meningkatkan jumlah tayangan halaman, sehingga ikut melebarkan masalah tanpa memberikan penjelasan yang cukup.

Tabiat Era Post Truth

Sebaliknya, keributan terkait ijasah palsu Presiden Joko Widodo makin menguatkan dominasi era politik post-truth di Indonesia, dimana perasaan dan keyakinan, bersama dengan kurangnya transparansi, menjadi faktor penentu dalam opini politik dibandingkan dengan fakta yang obyektif. Kenyataan sesungguhnya tampaknya semakin dikesampingkan, suatu kondisi yang diyakini erat kaitannya dengan persilangan beragam kepentingan, atau bahkan manipulasi.

Ralph Keyes (2004) menyatakan bahwa politik post-truth menghasilkan kenyataan yang terbentuk dari cerita dan narasi, bukannya berdasarkan fakta-data. Masyarakat cenderung mempercayai bahwa gelar akademis Joko Widodo adalah palsu tanpa adanya bukti substansial; sebaliknya, hal ini disebabkan kurangnya informasi resmi yang menunjukkan keaslian dokumen tersebut.

Viralitas ini kembali muncul akibat adanya kesenjangan karena kurangnya upaya penjelasan resmi dari Joko Widodo tentang fakta-fakta sesungguhnya. Hal tersebut termanifestasikan dalam pemberian lihat saja tetapi tidak boleh foto atas dokumen ijazah yang dia klaim autentik, hanya ditampilkan kepada jurnalis dan penduduk undangan di rumah dinasnya.

Hilangnya Kejujuran

Dalam konteks komunikasi politik modern, kejujuran dan transparansi dari figur publik bukan sekadar prasyarat moral, namun juga fondasi utama bagi legitimasi politik. Teori trust-building dalam komunikasi politik menyatakan bahwa kredibilitas seorang pemimpin atau tokoh politik sangat ditentukan oleh persepsi publik atas integritas dan keterbukaannya (Hetherington, 2005).

Ketika figur publik mengelola informasi secara jujur dan terbuka, proses komunikasi politik berjalan dua arah—tidak sekadar instruktif dari elite kepada massa, tetapi partisipatif yang memungkinkan publik menjadi subjek politik aktif. Sebaliknya, ketika ada dugaan manipulasi atau pemalsuan data, seperti dalam kasus kontroversi ijazah palsu, maka terjadi delegitimasi bukan hanya terhadap individu, tetapi terhadap keseluruhan institusi demokrasi yang diwakilinya.

Selanjutnya, keterbukaan dari tokoh publik bertindak sebagai sarana kontrol checks and balances Informal di dalam sistem politik kontemporer. Komunikasi politik yang efektif membutuhkan keterbukaan publik atas data asli agar diskusi demokrati bisa berlangsung secara logis (Habermas, 1989).

Apabila para pejabat politik menyembunyikan latar belakang pendidikan mereka, harta kekayaan, ataupun keputusan penting lainnya, hal tersebut akan mengganggu lingkungan publik yang semestinya berfungsi sebagai tempat bagi diskusi-diskusi kritis. Dalam konteks ilmu komunikasi politik, permintaan masyarakat supaya sang pemimpin bersikap jujur serta transparan tak bisa diartikan sebagai suatu serangan pribadi; malah ini merupakan ekspresi positif dari pengawasan demokratis.

Simptom Krisis Legitimasi

Menurut pandangan Pierre Bourdieu, otoritas dalam bidang politik tidak bergantung semata-mata pada aspek resmi atau hukum, melainkan juga dipengaruhi oleh modal simbolik seperti keyakinan masyarakat dan martabat individu tersebut. Apabila reputasi positif serta transparansi dari seorang pemimpin pudar akibat tindakan yang diambil secara ceroboh dalam mengurus urusan pemerintahan, maka bukan hanya kedudukan sah mereka saja yang akan dirugikan, namun juga status moral dan citra publik mereka menjadi taruhan.

Kasus kontroversi ijazah Jokowi merupakan simbol ketegangan antara elite politik yang mencoba mempertahankan status quo dan publik yang kian skeptis terhadap institusi negara. Bukan kebetulan bahwa isu ini mengemuka bersamaan dengan kritik terhadap politik dinasti, korupsi, dan otoritarianisme yang tumbuh sejak akhir masa kepemimpinan Jokowi hingga kini.

Dari sudut pandang komunikasi politik kritis, hal ini mengindikasikan bahwa lingkungan publik kita telah dipenuhi dengan ketidaktiru-turutan dan pesimisme. Menurut Habermas, ruang publik seharusnya dijadikan tempat untuk berdiskusi secara logis. Tetapi saat ini, ruang publik di Indonesia cenderung seperti medan pertikaian dalam penyebaran informasi palsu, kepalsuan, serta sikap saling melawan tanpa memedulikan realitas dan kebenaran.

Kegagalan Edukasi Politik

Kontroversi mengenai asli atau tidaknya ijazah Jokowi adalah sesuatu yang harus ditangani oleh media-media besar. Sebaliknya dari tugas mereka sebagai pengawal kebenaran, banyak media malah memperbesar suara spekulasi tanpa dasar logika. Hal ini sesuai dengan pandangan Daniel Hallin & Paolo Mancini tentang sistem media, yaitu bahwa media di negara-negara demokratis muda seperti Indonesia lebih condong pada kontrol kelompok tertentu dan bersifat partisan.

Akibatnya, publik Indonesia yang secara umum masih rendah literasi media dan politiknya mudah terombang-ambing oleh berbagai kontroversi yang bagai bola liar. Laporan UNESCO (2023) menyebutkan bahwa indeks literasi media Indonesia masih berada di bawah rata-rata Asia Tenggara. Ini membuat hoaks dan kontra hoaks politik mudah menyebar tanpa pengelolaan yang mencerahkan.

Politik pendidikan seharusnya menjaga keterbukaan pikiran justru tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan baik. Parpol cenderung lebih terfokus pada perebutan kuasa daripada mendidik pemilih mereka. Akhirnya, arena perdebatan umum diambil alih oleh individu-individu bukan negara seperti buzzer, influencer, serta youtuber politik yang sering kali menyebar informasi salah atau menyesatkan.

Agar dapat melewati masa kritis ini, tindakan yang diperlukan lebih dari sekedar penjelasan hukum saja. Baru-baru ini, kita menyaksikan Jokowi mengajukan laporan terhadap Joko Suryo dan timnya kepada pihak berwajib. Yang utama ialah merombak seluruh struktur sistem komunikasi politik kita. Ini bisa dicapai dengan niat sungguhan negara untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang media. Kita perlu menjadikan pendidikan anti-mitos sebagai bagian esensial dari agenda nasional, tidak hanya sebatas ritual formal.

Kedua, regulasi platform digital perlu diperketat. UU ITE yang selama ini lebih sering dipakai memberangus kritik, semestinya diarahkan untuk memotong penyebaran misinformasi politik. Kolaborasi dengan platform seperti Meta dan Google wajib ditingkatkan agar narasi hoaks seperti ijazah palsu tak mudah viral.

Selanjutnya, partai politik perlu mengembalikan diri ke fungsinya semula sebagai instrumen pendidikan politik bagi masyarakat. Hal ini memerlukan reformasi dari dalam sehingga partai tidak lagi menjadi alat pemilihan pragmatic saja, melainkan juga tempat pembelajaran politik yang mendidik.

Keempat, media arus utama harus didorong untuk kembali ke prinsip jurnalisme verifikasi, bukan sekadar mengejar trafik. Dewan Pers bersama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) perlu mengawasi lebih ketat penyiaran isu-isu politik yang berpotensi menyesatkan.

Menimbang Diskursus Politik

Polemik ijazah palsu Jokowi sejatinya bukan soal dokumen semata, tetapi tentang kualitas ruang diskursus politik kita. Jika publik terus terjebak dalam isu seperti ini, maka demokrasi kita akan stagnan pada titik politik identitas dan delegitimasi, bukan kompetisi ide dan gagasan.

Kontroversi dokumen akademik dari (mantan) pemimpin ini menjadi pelajaran mahal bahwa demokrasi tanpa literasi akan selalu rentan terhadap manipulasi narasi dan ketiadaan referensi yang rasional dan objektif. Indonesia harus berani menutup bab polemik ini secara tuntas, bukan hanya di meja pengadilan, tetapi juga di ruang kesadaran politik masyarakat.

Dengan demikian, energi bangsa dapat diarahkan kembali ke debat-debat yang lebih substantif: soal ekonomi rakyat, keadilan hukum, pendidikan yang berkualitas, politik yang bersih, dan itikad lurus dan konsisten memerangi korupsi multidimensi. [*]