Zulhas Ungkap Rencana Penyaluran Dana Hingga Rp 700 Triliun untuk Kopdes Merah Putih

romero.my.id.CO.ID, SEMARANG - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menunjukkan keyakinan bahwa Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih bakal berperan sebagai motor penggerak ekonomi di tingkat desa. Ia mengatakan, perkiraannya akan terjadi aliran dana sebesar mencapai Rp 700 triliun yang dialirkan kepada semua Kopdes di tanah air ini.

Zulhas menyebutkan bahwa salah satu sasaran pokok dari pendirian Kopdes Merah Putih adalah untuk membangun desa yang mandiri. Ia mendeklarasikan bahwa Kopdes Merah Putih bakal dapat merancang sebanyak 2 juta lapangan pekerjaan tambahan.

Mengacu pada pendapat Zulhas, Kopdes Merah Putih pun bertujuan untuk menghilangkan jaringan distribusi tradisional serta para tengkulak. Ia menyatakan bahwa Kopdes setidaknya terdiri dari enam komponen, sesuai dengan instruksi presiden secara langsung. Menurut keinginan beliau, dalam sebuah desa tak boleh ada warga yang sakit; oleh karena itu, di Kopdes harus tersedia fasilitas seperti klinik dasar dan apotek sederhana. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan pidato dalam acara "Diskusi Percepat Implementasi Musyarawah Desa Spesifik Penyusunan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih", yang dilaksanakan di Stadion Holy, Semarang, Jawa Tengah (Jateng) pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2025.

Dalam pertemuan dengan kepala desa dari setiap kabupaten dan kota di Jawa Tengah tersebut, Zulhas menekankan bahwa Presiden ingin memastikan warga desa tidak mengalami defisiensi gizi. Untuk mencapai hal ini, nanti Kopdes akan menyediakan bermacam barang kebutuhan dasar yang didapatkan secara langsung dari pabrik atau petani.

"Mengputuskan rangkaian pasokan yang panjang tersebut, yaitu minyak goreng dan gula. Jadi terdapat sebuah warung di Kopdes, serta juga tersedia toko kelontongnya," katanya.

Zulhas menyebutkan bahwa Kopdes Merah Putih juga berperan sebagai penyedia pupuk dan tabung gas elpiji 3 kg. Dia menjelaskan, "Agar dapat menghentikan jalannya suplai atau praktik-praktik seperti rentenir, nantinya Kopdes akan memiliki fasilitas BRILink atau BNI yang disediakan oleh Kopdes."

Menurut Zulhas, kelak setiap Kopdes Merah Putih akan mendapatkan kredit pembiayaan dari bank-bank Himbara senilai hingga Rp 5 miliar. Akan tetapi, pencairannya masih menyesuaikan permintaan dan usulan yang diajukan oleh Kopdes. Dia menjelaskan, "Jika ingin membangun gedung, ajukan proposal, lalu ditinjau oleh pihak bank; misalkan jumlahnya adalah Rp 500 juta, kemudian dievaluasi, jika sesuai maka mereka akan memberikannya." Demikian ungkap Ketum PAN itu.

"Kepada sahabat-sahabat sekalian, jumlahnya sangat besar, mencapai Rp 400 triliun. Sementara yang kami tangani adalah KUR untuk modal usaha sebesar Rp 300 triliun. Permintaan agar dana KUR tersebut juga dialokasikan ke Kas Desa pun diajukan. Coba bayangkan jika terdapat Rp 700 triliun mengalir ke desa-desa, pasti akan berdampak luar biasa dan setiap desa di negeri ini bisa berkembang dengan pesat," ungkap Zulhas.

Zulhas mengharapkan kerjasama dari sejumlah camat guna menjamin agar program Kopdes Merah Putih dapat dijalankan sesuai dengan yang direncanakan serta mencapai sasarannya. Ia juga menyatakan bahwa beberapa kementerian terkait, bersama-sama dengan bank-bank milik negara atau Himbara, siap membantu dalam pengawasan pelaksanaan Kopdes tersebut.

Di samping Zulhas, acara Diskusi percepatan musyawarah desa khusus pembentukan koperasi desa/kelurahan Merah Putih juga disambangi oleh sejumlah menteri antara lain: Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi; Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono; Menteri Desa, Pembangunan Wilayah Terbelakang, serta Transmigrasi Yandri Susanto; dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono. Turut hadir pula Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pada kegiatan ini.

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi sudah mengeluarkan Surat Edaran (SE) No. 1/2025 seputar prosedur pembuatan Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih. Dokumen ini dikirim ke berbagai pihak termasuk para menteri dan pemimpin instansi pemerintahan relevan, gubernur beserta bupati/wali kota dari setiap daerah di Indonesia, kepala dinas bidang koperasi tingkat provinsi/kabupaten/kota, serta semua kepala desa di tanah air.

Dalam Surat Edaran itu dinyatakan cakupan percepatan pendirian 70 ribu Koperasi Desa Merah Putih sepanjang wilayah Indonesia. Isi dari surat edaran ini meliputi tahapan waktu untuk mendirikan koperasi, tipe-tipe model dalam proses pendiriannya, pemberian nama dan ragam jenisnya, struktur kepengurusan beserta pengawasnya, aktivitas yang akan dilakukan oleh koperasi, sampai dengan sistem pemantauan dan penilaian nanti. Rencana peluncuran Koperasi Desa Merah Putih ditargetkan terjadi pada bulan Juli tahun 2025.

Proses pendirian koperasi dijalankan mulai bulan Maret sampai Juni tahun 2025. Tahapannya meliputi sosialiasi kepada semua pemerintahan setempat, diskusi bersama masyarakat desa, serta pada akhirnya mendirikan Koperasi Desa Merah Putih.

Menurut Surat Edaran tersebut, perkembangan koperasi dapat dicapai melalui tiga metode yaitu pendirian baru, peningkatan kapabilitas koperasi yang telah berdiri, serta peremajaan koperasi. Sehubungan dengan hal ini, pemilihan pengurus dan pengawas akan diselenggarakan secara gotong royong pada tingkat desa. Akan tetapi, jabatan ketua pengawas akan ditempati oleh kepala desa sebagaimana mestinya. ex-officio pengawas koperasi.

Kopdes Merah Putih kemudian akan dipantau dan dinilai oleh Kementerian Koperasi bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDTT, serta pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota, dan perangkat desa). Penilaian ini dilaksanakan secara periodik setiap enam bulan sekali.

Jenis bisnis atau aktivitas yang dijalankan oleh Kopdes Merah Putih meliputi: warung penjualan bahan pokok, apotek dengan harga terjangkau, pembangunan kantor kooperasi, bagian tabungan dan peminjaman kooperasi, puskesmas desa, serta fasilitaslainnya. cold storage , logistik (distribusi), serta hal-hal lainnya sesuai tugas dan kebutuhan bisnis.