Desa Bersatu Khawatir Koperasi Merah Putih Terjegal Politik Partai

romero.my.id , Jakarta - Ketua Umum Badan Direksi pusat Desa Bersatu Muhammad Asri Anas menyebut bahwa mereka menentang Koperasi Desa Merah Putih jika dipakai untuk mendukung tujuan politik dari sebuah partai khusus.

Asri Anas menyebutkan bahwa sejak awal semua jaringan desa-desa yang menjadi bagian dari Desa Bersatu telah bersumpah untuk tidak terlibat dalam campur tangan kepentingan partai mana pun. Dia menekankan bahwa pengurus serta pengawas koperasi haruslah orang-orang yang bukan berasal dari kalangan kadernya sendiri.

"Kami setuju bahwa tidak akan ada campur tangan politik demi mendukung parti khusus mana pun. Hal ini telah menjadi kesepakatan kami," ujar Asri Anas ketika diwawancara. Tempo , Senin, 5 Mei 2025.

Asri tidak membantah bahwa terdapat campur tangan dari partai politik dalam beberapa kasus tertentu. Meski demikian, dia berharap agar aparat penegak hukum dapat bekerja secara independen tanpa gangguan tersebut. kepala desa melawan saja apabila mendapat pesanan pengurus koperasi atau pengawasnya dari partai politik.

"Saya bilang biar saja nanti dihadapi, karena saya percaya bahwa Presiden melaksanakan program tersebut tidak bertujuan hanya untuk mengembangkan Partai A atau Partai B," ujarnya.

Asri menyebutkan bahwa kesepakatan tersebut mesti dicantumkan di dalam Anggaran Dasar (AD) serta Anggaran Rumah Tangga (ART) koperasi. Selain itu, Asri menekankan bahwa komitmen yang sama pun wajib disetujui secara bersama-sama oleh jajaran pemerintahan desa beserta Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Sekarang sebelumnya, Desa Bersatu telah menunjukkan kesediaannya untuk mendukung pendirian Koperasi Desa Merah Putih di setiap desa yang ada di Indonesia. Berdasarkan pernyataan Anas, inisiatif tersebut dipandang sebagai sesuatu yang bermanfaat serta sesuai dengan permintaan masyarakat pedesaan.

"Kepala Desa tersebut sepakat dengan terbentuknya Koperasi Merah Putih sebab mereka menganggap proyek ini bermanfaat dan berpotensi memberikan banyak manfaat bagi daerah," jelas Asri Anas. Tempo , Minggu, 4 Mei 2025.

Menurutnya, langkah awal dalam mendirikan koperasi di tingkat desa akan bergantung pada metode partisipatif lewat diskusi bersama setempat. Ini dipandang esensial agar struktur koperasi dapat disesuaikan dengan karakteristik unik serta permintaan masing-masing desa.

Presiden Prabowo Subianto sudah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 yang bertujuan untuk mempercepat terbentuknya sekitar 80.000 Koperasi Desa Merah Putih secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam instruksinya ini, salah satu pilihan pembiayaannya adalah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Dana Desa. Selain itu, Prabowo juga menyarankan kepada Menteri BUMN Erick Thohir supaya Himbara ikut serta berpartisipasi guna menyediakan dukungan finansial bagi koperasi-koperasi tersebut.

Dinda Shabrina dan Riri Rahayu ikut serta dalam penyusunan artikel ini