GMNI Sikka: Kedatangan Wakil Presiden Hanyalah Pencitraan Politik Kosong

FLORES TERKINI – GMNI Cabang Sikka mengungkapkan ketidakpuasannya atas kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, di Kabupaten Sikka, karena menurut mereka kunjungan tersebut hanyalah bersifat seremonial dan belum mencakup permasalahan dasar dari masyarakat setempat.

Ketua DPC GMNI Sikka, Yohanes Maro, menganggap bahwa kedatangan mereka lebih difokuskan pada upaya peningkatan citra politik daripada memberikan solusi nyata untuk rakyat.

Itu dikemukakan melalui pernyataan tertulis dari GMNI Sikka pada hari Senin, 5 Mei 2025, satu hari sebelum jadwal kedatangan wakil presiden.

"GMNI Sikka menegaskan penolakan terhadap semua jenis kunjungan pejabat negara yang bertujuan untuk pencitraan saja dan tak memberikan solusi konkret kepada masyarakat," tandas Yohanes Maro.

Menurut dia, alasan di balik evaluasi itu adalah karena jadwal kunjungan Wakil Presiden yang seharusnya mencakup pemeriksaan Bendungan Napun Gete dan Universitas Nusa Nipa (UNIPA) Maumere akhirnya dibatalkon tanpa adanya keterangan yang cukup.

Sebenarnya, kedua tempat itu adalah area krusial yang membawa harapan serta mengecewakan warga Sikka. Dia mengungkapkan, pengunduran diri dari mengunjungi daerah strategis tersebut semakin memberikan impresi bahwa kunjungan Wakil Presiden sama sekali tak punya bobot yang jelas.

Isu Penting yang Diabaikan

GMNI Sikka juga menggarisbawahi beberapa masalah struktural yang sampai saat ini belum diatasi oleh pemerintah pusat, seperti kemacetan dalam proses penegelaran UNIPA yang belum terealisir. Hal tersebut berdampak pada pembatasan akses masyarakat Flores dan NTT terhadap pendidikan tinggi bermutu. Di samping itu, pengaliran air dari Bendungan Napun Gete dinilai belum efektif.

"Gagalnya penyaluran air dari Bendungan Napun Gete yang seharusnya memberikan manfaat bagi penduduk setempat, namun ternyata hal tersebut tak dirasakan oleh warga," katanya.

Kritikan Terkait Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025

GMNI Sikka pun mengungkapkan kritikan tajam terhadap Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang berfokus pada penghematan anggaran. Menurut mereka, keputusan ini luput dari memperhitungkan ketimpangan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

"Menurut kami, Inpres ini membuat semua wilayah di Indonesia terlihat seragam, seperti halnya setiap kabupaten atau kota mempunyai level perkembangan dan daya dukung keuangan yang sama," katanya.

GMNI mengatakan bahwa aturan tersebut mencerminkan ketidaksensitifan pemerintah terhadap perbedaan dalam pertumbuhan, terutama di daerah timur Indonesia seperti Nusa Tenggara Timur.

"Ini bukan saja salah dalam aspek sosio-politis, melainkan juga menggambarkan ketidaksensitian pemerintah terhadap kesenjangan pengembangan yang ada diantara wilayah," tambahnya.

Penilaian Implementasi Program Makanan Bergizi Gratis (MBG)

Dalam pernyataannya, GMNI Sikka pun melakukan evaluasi atas implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh pemerintah. Menurut mereka, program ini dieksekusi dengan tergesa-gesa dan kurangnya persiapan menyeluruh.

"Sebaliknya dari menjadi sebuah jawaban, program tersebut dijalankan dengan terburu-buru, tidak disertai persiapan infrastruktur pendukung seperti sistem logistik, dapur gizi, dan mekanisme pemantauan yang tuntas," ungkap Yohanes.

Dia menggarisbawahi bahwa program yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan stunting justru bisa menciptakan tantangan baru disebabkan oleh ketidakefektifan dalam hal sistem distribusi dan pemantauan.

"Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa ribuan murid tidak dapat menerima makanan secara tepat waktu, beberapa di antaranya malah dikirim pulang lantaran kurangnya porsi. Kendala dalam penyebaran, keterlambatan bahan mentah, dan mutu menu yang tak sesuai dengan standar nutrisi sudah merosotkan keyakinan masyarakat tentang proyek ini," katanya.

GMNI Sikka menginginkan pemerintah pusat, terutama Waketum, bisa lebih sensitif terhadap masalah sebenarnya yang dialami warga daerah. Selain itu, mereka mendesak bahwa tiap kali petinggi negara berkunjung harus memberikan manfaat konkret, tidak hanya acara formal semata. ***