Kebijakan Dedi Mulyadi: Fokus pada Implementasi Ketimbang Janji Politik, Menurut Prof Karim Suryadi

Penulisnya adalah Masduki Duryat (Guru dan Peneliti, Berdomisili di Indramayu)

Beberapa keputusan yang diambil oleh Kang Dedi Mulyadi (KDM), Gubernur Jawa Barat, benar-benar menguntungkan rakyat.

Namun, beberapa pihak menganggap bahwa ini lebih berfokus pada pencitraan daripada pentingnya substansi dan dianggap tidak produktif. Mereka merasa bahwa aspek teknis yang justru seharusnya menjadi bidang ahli gubernur serta kebijakan yang belum final malah langsung dibawa ke ruang publik, sehingga dapat memicu keributan dan ketidaknyamanan.

Kritik Prof. Karim Suryadi

Komentar Profesor Karim Suryadi dari Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung atas keputusan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menuai kritik. Menurutnya, Dedi Mulyadi cenderung mengedepankan permasalahan yang kurang penting dibandingkan komitmennya selama kampanye. Misalkan saja tentang persyaratan vasektomi bagi penerima beasiswa atau dukungan sosial, juga penanganannya terhadap isu sektor pendidikan menggunakan metode yang tak sesuai, misal menempatkan remaja bermasalah dalam asrama.

Meskipun demikian, menurut pengetahuannya, pendidikan karakter harusnya dimulai sejak usia dini atau setidaknya mulai dari tingkat sekolah dasar dan bukannya saat remaja. Hingga kini saya belum mendapati adanya teori terbaru mengenai hal tersebut, ungkap Profesor Karim.

"Berhenti menciptakan citra melalui konten dan berfokuslah pada peningkatan pekerjaan sesuai janji." Sebagai contoh, merencanakan pemugaran rumah-rumah di tepian sungai agar tak digunakan sebagai tempat pembuangan sampah; meskipun otoritas resmi ada di tangan gubernur, kemampuan spesifik harus diberikan kepada orang-orang yang terampil dengan mengikutsertakannya—bukan menjadikannya gubernur ahli dalam bidang industri otomotif, perekonomian kreatif, atau pendidikan. Ide-ide baru seperti itu tidak perlu dipublikasikan secara instan karena hal tersebut bisa saja membawa dampak negatif.

Janji-Janji Kampanye

Pada perjuangan pemilihan mereka, Dedi Mulyadi serta Erwan Setiawan membawahi sejumlah program unggulan guna menciptakan Jawa Barat menjadi daerah yang lebih baik. Inilah 9 fokus pokok pada agenda 'Jabar Istimewa' oleh pasangan Dedi-Erwan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Pertama, Memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan hingga ke daerah-daerah terpencil maupun area perkotaan; Kedua, Mengimplementasikan pengadaan sistem irigasi yang mencakup semua lahan pertanian sambil mempromosikan penciptaan ekonomi agrikultur organik dengan mengintegrasikan sektor-sektor seperti kehutanian, perkebunan, peternakan, dan nelayan; Ketiga, Memajukan pendidikan bernuansa karakter, menyediakan SMA/SMK tanpa biaya serta menambah kapasitas ruang belajar untuk mempertahankan proporsi antara jumlah siswa dengan fasilitas kelas di sekolah negeri dari tingkat dasar hingga menengah atas.

Keempat, Pengembangan lapangan kerja baru, dengan mendorong investasi di wilayah kabupaten/kota bertata ruang industri, serta pariwisata, ekonomi kreatif, dan smart city; Kelima, Penyempurnaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) kabupaten/kota dengan penambahan layanan khusus, seperti kesehatan ibu dan anak, penyakit jantung, sarana cuci darah, kanker, penanganan stroke dengan sarana bedah syaraf, layanan operasi dan layanan lainnya yang selama ini tersentralisasi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, serta pemberian beasiswa dokter spesialis putra daerah sesuai dengan kelangkaan dan karakteristik penyakit masyarakat.

Keenam, Pengembangan industri pengobatan berbasis kearifan lingkungan; Ketujuh, Mencetak 10.000 manajer putra daerah, melalui beasiswa di Politeknik Berorientasi Terapan; Kedelapan, Pengembangan pengelolaan sampah mandiri sampai dengan tingkat RT, penataan kampung nelayan, tempat pelelangan ikan, pelabuhan pendaratan kapal nelayan serta normalisasi muara di pesisir Jawa Barat; dan Kesembilan, Mendorong peningkatan kesejahteraan kepala desa, perangkat desa, RW, RT, linmas, kader PKK, kader Posyandu, guru agama, ajengan, serta penguatan pembangunan desa berbasis kearifan lingkungan dan transformasi birokrasi berdampak.

Berdasarkan informasi yang telah disebutkan sebelumnya, apabila kita melihat ke dalam aturan—yang lebih condong untuk one man show dan dipenuhi dengan materi—di hadapan janji-janji kampanye, bisa diringkas sebagai berikut:

Pertama, Ketidakmampuan dalam mengidentifikasi prioritas penting. Kebijakan Dedi Mulyadi dinilai kurang berfokus pada hal-hal mendasar seperti peningkatan mutu pendidikan serta pemajuan kesejahteraan warganya; Kedua, Penanganan masalah yang tidak sesuai. Menempatkan anak-anak bermasalah di asrama saja belum tentunya menjadi solusi efektif untuk persoalan perilaku mereka, karena biasanya ada latar belakang lebih mendalam meliputi faktor-faktor keluarga, sekitaran hidup, dan sistem pengajaran.

Ketiga, Pendidikan Karakter. Pendekatan ini sebaiknya dimulai saat anak-anak masih sangat muda, bukannya hanya ditujukan untuk remaja bermasalah saja. Hal tersebut mengharuskan adanya strategi yang menyeluruh serta terencana secara baik; Keempat, Janji Kampanye. Janji-janji dari Dedi Mulyadi dalam masa kampanyenya belum didukung oleh langkah-langkah nyata, hal itu pun menciptakan keraguan atas efisiensi keputusan-keputusan yang telah dibuat.

Pada ringkasan analisis ini juga, kritik dari Prof. Karim Suryadi mengindikasikan bahwa keputusan Dedi Mulyadi harus direevaluasi agar pasti tujuan pokoknya—seperti pendidikan dan kemakmuran rakyat—dapat dicapai secara efisien.

Disclaimer: Kolom merupakan janji Pikiran Rakyat untuk menyajikan pandangan mengenai beragam topik. Artikel ini tidak berasal dari laporan jurnalisme biasa, tetapi merupakan pendapat pribadinya sang penulis.