Pramono: Pemilihan Wali Kota Jakarta Tak Terpengaruh oleh Hubungan Politik

JAKARTA, romero.my.id Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan bahwa seleksi untuk memilih walikota, kepala dinas, serta kepala biro dalam lingkup Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Jakarta berjalan dengan standar profesionalisme yang tinggi.

"Oleh karena itu ketika menentukan pilihan, dengan jujur bagi posisi seperti walikota, kepala dinas, atau kepala biro, saya melakukan pemilihan berdasarkan kriteria profesional," ungkap Pramono saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Senin (5/5/2025).

Pramono mengatakan bahwa tahap penyeleksian untuk jabatan tersebut mencakup sejumlah lembaga seperti DPRD Jakarta, BKD, dan juga Kemendagri.

Pada tahap penyeleksian, akan diperiksa lebih dalam mengenai catatan pribadi calon individu, dan tidak didasarkan pada hubungan politik mereka.

"Hampir segala sesuatu yang kita putuskan, semoga saja tak ada masalah yang bersifat pribadi," jelasnya.

Politikus dari PDI Perjuangan menyebutkan bahwa pemerapan lebih lanjut tentang calon tidak bertujuan untuk menganalisis latar belakang politik sang kandidat. Sebalinya, hal ini dimaksudkan agar memastikan para petinggi yang dipilih bisa berfungsi dengan baik secara bersama-sama dalam tim di Balai Kota Jakarta sepanjang Lima Tahun mendatang.

"Pembelajaran mandiri, tanpa memandang latar belakang politik mereka. Namun, kami mengharapkan individu-individu yang akan mendukung atau bergabung dalam tim Balai Kota ini, sebuah kelompok kerja yang kohesif selama lima tahun kedepan," jelas Pramono.

Berikut ini beberapa calon pejabat di Pemprov Jakarta yang sudah mengikuti proses uji kelayakan dan kepatutan ( fit and proper test yang diadakan oleh DPRD Jakarta pada Jumat (2/5/2025).

Kepala DPRD Jakarta Khoirudin menyebutkan, daftar para kandidat pegawai negeri yang turut serta fit and proper test adalah ide yang diajukan oleh Pramono Anung.

"Gubernur telah mengirim surat kepadaku dengan daftar nama-nama yang menjadi kandidat untuk posisi wali kota. Ya, mereka hanyalah calon. Jika namanya diajukan oleh Pak Gubernur," ujar Khoirun saat dimintai konfirmasi pada hari Sabtu, tanggal 3 Mei 2025.

Pada ujian itu, DPRD memiliki tanggung jawab untuk mengkaji serta menyampaikan laporan penilaian. Sementara keputusannya terakhir masih menjadi kewenangan dari sang gubernur.

"Saya hanya akan menghasilkan sesuatu jika keputusannya terakhir berada di tangan Gubernur," katanya.

Khoirudin menyatakan bahwa menurut peraturan, cuma calon wali kota saja yang mesti memperoleh persetujuan dari DPRD. Sedangkan buat posisi kepala dinas atau setingkatnya, izin dewan enggak dibutuhkan.

Benar bahwa setiap calon walikota yang akan diambil sumpah jabatannya harus mendapatkan persetujuan dari dewan terlebih dahulu, dan kami akan melaksanakannya. fit and proper test ,” kata dia.

Proses kepatutan ini melibatkan pemeriksaan latar belakang serta memastikan bahwa kandidat mengerti tentang masalah daerah yang akan dipimpinnya. Menurut Khoirudin, sebelumnya telah ada beberapa calon walikota yang gagal melewati tahap tersebut.

“Terus gubernur mau lanjut pelantikan silakan, mau tidak juga silakan. Kita hanya memberikan hasil,” kata Khoirudin.

Beberapa tokoh resmi yang turut serta dalam tahapan penyeleksian tersebut diantaranya adalah:

Wakil Bupati Kepulauan Seribu, M. Fadjar Churniawan, diperkirakan akan terpilih sebagai Bupati Kepulauan Seribi.
Wakil Wali Kota Jakarta Barat, Hendra Hidayat, diajukan untuk posisi sebagai Wali Kota Jakarta Utara.
Munjirin, yang sekarang menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Selatan, diajukan untuk posisi Wali Kota Jakarta Timur.
M. Anwar, yang menjabat sebagai Asisten Deputi Bidang Pengendalian Permukiman, diajukan untuk posisi Wali Kota Jakarta Selatan.
Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler Agustinus, diajukan untuk menjabat sebagai Sekretaris DPRD.