Pakar Politik UGM Bicara tentang Usulan Daerah Istimewa Baru di Indonesia

jogja.romero.my.id , YOGYAKARTA - Ide mengenai penciptaan wilayah istimewa atau otoritas baru tengah menjadi sorotan masyarakat.

Sampai akhir tahun 2025, Kemendagri sudah mendapatkan enam proposal untuk membentuk daerah istimewa tambahan dari seluruh bagian negeri ini.

Ide-ide tersebut telah menyebar ke lima provinsi berbeda, yakni Jawa Tengah (dengan pilihan utama adalah Surakarta atau Solo), Jawa Barat (pilihan yang dominan adalah Cirebon), Sumatera Barat (alternatifnya adalah Minangkabau), Riau (daerah istimewanya menjadi opsi populer untuk daerah itu sendiri), dan dua ide lain berasal dari Sulawesi Tenggara.

Ahli politik dan pemerintahan dari FISIPOL Universitas Gadjah Mada, Abdul Gaffar Karim mengatakan bahwa setiap keputusan harus didasari oleh tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut dia, apabila tawaran tersebut tidak sesuai dengan tujuan memajukan kesejahteraan masyarakat, sebaiknya ditolak.

"Apa pun tindakan yang akan diambil, apakah hal tersebut membantu dalam mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat lebih cepat atau tidak? Jika tidak, maka sebaiknya jangan dilakukan," ujarnya pada hari Sabtu, 3 Mei.

Selanjutnya, dia menyebut bahwa mendirikan wilayah khusus atau badan administratif tambahan hanya akan bermanfaat jika dapat meningkatkan efisiensi pemerintah.

"Gampangnya cuma buat nyederhanain gerak si orang kaya dan ngatur-ngerakin kuasa, menurut gua gak penting," ujar Gaffar. (mcr25/jpnn)