TNI vs Politik Praktis: Mengefisiensikan Manajemen dan Mendukung Netralitas

Sebuah keputusan penting di lembaga seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus melalui tahapan yang teliti. Oleh karena itu, saat perpindahan Jabatan Letjen TNI Kunto Arief Wibowo dari posisi sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I diumumkan pada tanggal 29 April 2025, masyarakat—terlebih para pakar militer—mengerti ini merupakan langkah rutin dalam pergantian petugas senior TNI. Tetapi apa yang tidak lazim terjadi adalah pencopotan tersebut dibatalkan kurang lebih satu hari setelahnya.

Kejadian tersebut ibarat pukulan terhadap martabat lembaga militer yang telah lama dipandang sebagai entitas yang taat aturan, rapi, dan bijaksana. Putusan yang beralih dengan cepat dalam jeda waktu singkat tidak hanya menggambarkan bahwa TNI kurang serempak dalam menyusun strategi besar, tetapi juga memperlihatkan keretakan di balik pintu gerbang kemiliteran tempat biasanya segala sesuatunya tersistem secara ketat. Spekulasi pun mulai muncul sehubungan dengan potensi intervensi dari arah politik atas proses pengambilan kebijakan mereka.

Ketika Manajemen Tergerus Politik

Saya tak ingin membesar-besarkan masalah ini, namun kenyataan bahwa Mayor Jenderal Kunto merupakan anak dari mantan Wakil Presiden Jenderal (Purn.) Try Sutrisno—a seorang tokoh penting di kalangan Forum Purnawirawa TNI yang pernah mengungkapkan pandangan kritis tentang kepemimpinan negara, termasuk posisi wakil presiden Gibran Rakabuming Raka—membuat insiden kali ini penuh dengan interpretasi politik.

Sebenarnya, tentara di sebuah negeri demokrasi idealnya tidak terlibat dalam hal-hal politik langsung. Seperti yang dikemukakan oleh Samuel P. Huntington dalam bukunya The Soldier and the State, suatu institusi militer yang baik harus taat pada otoritas sipil sambil mempertahankan kemerdekaan profesionalnya. Tentara jangan sampai berubah menjadi senjata kuasa pribadi. Mereka hanyalah instrumen negara, dengan setiaannya tertuju pada konstitusi saja, bukan individu maupun kelompok politik tertentu.

Sayangnya, kenyataannya adalah bahwa profesionalisme menjadi labil jika manajemen internal dilaksanakan tanpa efisiensi. Penghapusan pindah posisi secara tiba-tiba menunjukkan ketidaktegasan dari pengelolaan serta kelemahan pada sistem perencanaan yang semestinya kuat di lingkungan seperti TNI.

Tantangan Zaman Modern: Pemimpin Militer di Dalam Masyarakat 5.0

Phenomenon ini semakin memprihatinkan ketika dikaitkan dengan tantangan zaman modern. Berdasarkan penelitian saya bersama Arafah dan Syafri yang telah dipublikasikan dalam jurnal Penelitian Ilmiah Publising (2024), kami menyatakan bahwa pemimpin militer saat ini tak cukup bergantung pada kecakapan teknikal dan pengendalian saja. Pada masa Society 5.0—dimana batasan antara ranah fisik, digital, sosial, serta politik mulai meredup—militer seharusnya dibimbing oleh individu yang dapat mengatur kerumitan situasi, responsif terhadap perkembangan baru, dan berani membuka diri atas prinsip transparansi.

Kepemimpinan seperti itu membutuhkan kemampuan abstrak yang cemerlang, inteligensi emosi, serta kesetiaan pada asas tata kelola yang baik. Terlebih lagi mengingat situasi strategi global yang semakin tak terprediksi—from cyberwarfare, information warfare, sampai tensi geopolitikal yang mencapai batasan wilayah kita sendiri — militer seharusnya menjadi lembaga yang tangguh, bukannya berayun-ayun akibat tekanan dari dalam atau luar negeri.

Jika keputusan penting seperti pergeseran posisi senior dapat diubah dalam waktu singkat, bagaimana kita bisa menantikan bahwa sistem kepemimpinan TNI akan siap menghadapi masalah-masalah yang lebih rumit dan mendesak?

Saatnya Meluruskan Arah

TNI adalah kebanggaan bangsa. Di pundaknya bertumpu bukan hanya tugas pertahanan, tetapi juga kepercayaan rakyat. Maka ketika dinamika internalnya terganggu oleh aroma politisasi atau kesan tarik-ulur kekuasaan, yang harus segera dilakukan bukan sekadar klarifikasi, melainkan perbaikan mendalam.

Perbaikan itu harus mencakup pembenahan sistem manajemen personel berbasis meritokrasi, peningkatan transparansi dalam rotasi jabatan strategis, serta penguatan kembali etika dan budaya netralitas militer. Sebab netralitas bukan sekadar jargon normatif; ia adalah fondasi dari profesionalisme militer. Dan profesionalisme adalah syarat mutlak agar TNI tetap menjadi institusi yang kuat, dihormati, dan tidak mudah digunakan oleh kekuatan politik mana pun.

Saya yakin bahwa ada banyak pemimpin di dalam tubuh TNI yang menghargai nilai-nilainya. Akan tetapi, apabila pengelolaannya tidak memperbaiki aspek-aspek yang longgar serta rentan terhadap motivasi pihak luar dengan tujuan non-negara, perlahan-lahan integritas lembaga tersebut dapat hancur dari dalam.

---

Tak terdapat negara besar tanpa memiliki tentara yang tangguh serta berdedikasi tinggi. Meski begitu, kehebatan angkatan bersenjata ini tak dinilai hanya lewat banyaknya peralatan tempur, tetapi lebih pada mutu pemimpinannya, disiplin organisasinya, dan keyakinan rakyatnya. Oleh karena itu, marilah kita pelihara TNI agar tidak rusak akibat kelambanan dalam pengelolaan atau campurtangan urusan politik yang dapat menciderai kedudukan independennya.

Jika militer sudah terlibat dalam politik praktis, lalu siapakah yang lainnya yang dapat tetap bersifat netral demi kebaikan negara?